cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rury Febrina
Contact Email
rury.febrina@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6285263787870
Journal Mail Official
nakhoda@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Kampus Bina Widya Simpang Baru Panam KM. 12,5 Pekanbaru 28293
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Riau
ISSN : 18295827     EISSN : 26565277     DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
Core Subject : Social,
Social Sciences
Government and Local Politics Political Parties and Political Representative Systems Government Management and Bureaucratic Village Governance Study of Malay Governance
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 19 No 1 (2020)" : 8 Documents clear
Innovation Hub: Media Kolaborasi Menuju Pemerintahan Daerah Inovatif Herie Saksono
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7854

Abstract

The digital age is demanding local governments to become more innovative in their governance. Innovation is a necessity in the formulation of policies to be more qualified and implementative, service provision becomes more excellent, ultimate and optimal, accelerating public welfare, increasing investment, and creating regional independence in order to have excellence and competitiveness. The problem is, based on empirical facts there are still many local governments (LGs) that cannot be categorized as innovative LGs. What is the right strategy to change it so that local governments are more innovative? This study is an observation during the facilitation of regional innovation activities. The goal is to find solutions while simultaneously driving massive change. The method used is qualitative with descriptive-comparative analysis. Data collection is done by triangulation, while data analysis is inductive. Innovation hub (i-hub) is a solution that functions as a medium of collaboration between innovation actors, the Government, regional governments, as well as village governments, communities, and development stakeholders in the regions. Through the innovation hub, it is expected that an innovation spectrum will be held that includes leadership innovation, administrative innovation, management innovation, policy innovation, social innovation, technological innovation, and innovation disruption. In general, it can be emphasized that the innovation hub is a collaborative media that is able to shape the innovation ecosystem, accelerate innovation, create innovators, and build dynamic and sustainable local government. In due time, the innovation hub triggers innovation and changes in local government to become more dynamic, creative, adaptive, innovative, productive, futuristic, and prospective. It is recommended that each local government change immediately, encourage the institutionalization of i-hub, and manage it collaboratively to foster regional innovation.
Institution Building dalam Mengatasi Persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Khotami
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7842

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi yang dimotivasi oleh munculnya kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di sejumlah kabupaten di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang menjanjikan sehingga kegiatan tersebut dijadikan mata pencaharian. Penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan masalah yang telah menjadi perbincangan di antara masyarakat Riau pada umumnya. Masalah ini harus dipecahkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dampak dari kegiatan penambangan emas tidak akan membahayakan wilayah atau orang-orang yang tinggal di daerah sekitar lokasi tambang. Faktor kurangnya kesadaran publik tentang bahaya PETI telah menyebabkan pertumbuhan PETI tumbuh, di samping rendahnya tingkat keterlibatan aktor yang tertarik dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan sehingga mempengaruhi produk regulasi yang lemah yang merupakan payung hukum bagi PETI. kegiatan penambangan emas yang merugikan masyarakat setempat. Studi ini melihat bagaimana struktur kelembagaan menangani masalah penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Pegawai Dinas ESDM Provinsi Riau, DPRD, Asisten III Sekretariat Daerah Kuantan Singingi, Petugas Kepolisian Kabupaten Kuantan Singingi, Pegawai Dinas Lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Desa dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya peran kepemimpinan baik formal maupun informal dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pemilik modal dan pelaku pertambangan. Selain itu tidak ada aturan dalam bentuk peraturan daerah sebagai payung hukum terkait penambangan masyarakat. Sumber daya yang terbatas dalam bentuk biaya, fasilitas, dan jarak lokasi penambangan membuatnya sulit dikendalikan oleh polisi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dalam pengembangan kelembagaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, DPRD dan masyarakat dalam mengatasi masalah penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi.
Gerakan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Inovasi Pelayanan Lukadesi (Keluarga Berduka Desa Siaga) di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta Hendy Setiawan; Fariza Ikhsanditya
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7853

Abstract

Penelitian ini menganalisis gerakan masyarakat tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Sleman melalui inovasi pelayanan Lukadesi dengan alat analisis teori proses inovasi De Jong dan Den Hartog yakni melihat peluang, mengeluarkan ide, mengkaji ide, dan implementasi. Rendahnya kesadaran masyarakat Sleman akan administrasi kependudukan di bidang kematian menjadi perhatian yang serius. Hal ini dikarenakan ketika terjadi peristiwa kematian masyarakat enggan melaporkan ke pihak terkait sehingga data kependudukan yang ada di database tidak sesuai dengan jumlah masyarakat di lapangan. Semenjak dibentuknya inovasi Lukadesi justru keadaan berubah drastis, di mana dengan pelayanan Lukadesi masyarakat sangat partisipatif. Hasil menunjukkan bahwa inovasi Lukadesi menjadi layanan unggulan desa yang dibentuk pada pertengahan 2017 dan sampai saat ini sudah 83 desa dari 86 desa yang ada di Kabupaten Sleman menjadi peserta Lukadesi. Inovasi ini mampu menumbuhkan kesadaran administrasi kematian masyarakat di Kabupaten Sleman yang mencapai 90% lebih, sehingga data yang ada pada database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih akurat dibandingkan sebelum adanya inovasi Lukadesi. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Kesimpulanya ialah gerakan inovasi Lukadesi telah memenuhi tahapan proses inovasi dengan tingkat partisipasi dan respon publik yang sangat prestisius.
Provinsi “Istimewa Melayu Kepulauan Riau”: (Gagasan Permulaan) Muchid Albintani; Auradian Marta
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7833

Abstract

Esai ini berupaya menelaah hubungan kausalitas antara regulasi ketatanegaraan [keberadaan pemerintah pusat sebagai negara dalam arti sempit terhadap ‘Pemerintahan Alam Melayu’], dan corak pemerintahan daerah [berdasarkan budaya politik lokal sebagai implementasi desentralisasi] di kawasan Riau Kepulauan yang dianggap strategis secara geografis. Esai iniber tujuan, [i] Menjelaskan faktor-faktor yang mendukung urgensinya mewujudkan ‘Pemerintahan Alam Melayu’ di Kepulauan Riau sebagai kawasan strategis. [ii] Menjelaskan implemen tasi ‘Pemerintahan Alam Melayu’ di Kepulauan Riau sebagai kawasan atau wilayah strategs. Hasil penelaahan menunjukkan, [i] Berdasarkan perspektif Geo-politik dan pola Hubungan Pusat-daerah, corak pemerintahan lokal sebagai upaya pelaksanaan desentralisasi di Kepulauan Riau adalah sebuah keniscayaan karena merupakan kawasan perbatasan yang strategis [ii] Berdasarkan kedua perspektif tersebut, esai ini menginisiasi studi akademis, dan formulasi kebijakan pembentukan ‘Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan’.
Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif pada Partai Politik: (Studi DPD Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019) Fandi Sintani; Wahab Tuanaya; Marno Wance
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7848

Abstract

Partai politik memiliki sistem perkaderan yang berbeda untuk melakukan tahapan seleksi kader yang selektif, transparan serta demokratis. Tujuan dari rekrutmen kader dengan maksud untuk dapat memperoleh kader yang ideal dalam memperjuangan kepentingan masyarakat dan memahami visi partai. Partai politik akan terus melakukan kaderisasi secara terus menerus untuk mendapat pemimpin masa depan bangsa dan Negara. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu kualitatif untuk dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan pilihan di partai Nasdem Seram Bagian Barat. Berdasarkan hasil penilitian pada DPD II partai Nasional Demokrat (Nasdem) Seram Bagian Barat dalam melakukan proses kaderisasi dan penetapan calon legislatif Partai Belum sesuai dengan cita-cita besar Demokrasi. Kaderisasi yang dilakukan partai Nasional Demokrat Kabupaten Seram Bagian Barat ini hanya sebagai persyaratan partai menjelang Pemilu dilaksanakan. Proses seleksi calon legislatif sebaiknya pada partai politik secara terbuka dengan ketentuan mengikuti proses yang ditentukan oleh internal partai yang meliputi syarat yang ditentukan dan prosedur yang diketahui oleh masyarakat umum. Keterbukaan dalam proses seleksi menjadi uji publik calon anggota legislatif untuk masyarakat dapat menilai kemapuan dari kadidat calon yang di usulkan oleh partai politik.
Factors That Affect Deliberation of Maguwoharjo Village Development Planning Sub-District Depok Regency Sleman Yogyakarta Muhammad Rafi; Ulung Pribadi; Fajar Rahmanto
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7843

Abstract

This research is based on the view of the deliberation forum in the village which should be able to provide dialogue space and community involvement as the subject of development planning, however, the facts that are seen are that the community in Maguwoharjo village is still seen as an object of development planning and the essence of the deliberation forum in the public sphere in the village has not been able to reflect in full by the people in the area. This study aims to analyze the factors that influence deliberation in development planning deliberations and analyze points of weakness in the deliberation process in Maguwoharjo village. The method in this study uses qualitative research methods with data analysis techniques using NVivo12plus software. The results showed that the leadership factor had a percentage of around 36% in influencing community involvement, the sociocultural factor in the village had a percentage of around 15% where each figure involved had a dominant view that was very thick with Javanese Culture, from the aspect of communication, had a percentage of around 13% in conveying the interests of village development, then, local political factors have a percentage of around 13%, where every participant involved in the village consultation forum has the same interest in development in his area. This study found that the leadership factor was very dominant in influencing the community to be actively involved in the village discussion forum and still found several weaknesses in the deliberation process in the village.
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Suherry; Billy Jenawi; Rendra Setyadihardja; Zamzami Karim; Firman Setiawan; Rany Angraini
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7849

Abstract

Pemerintah memiliki tugas penting dalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah pelayanan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan. Terdapat sembilan unsur yang menjadi penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 yakni Persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; Populasi berjumlah 2.459 orang (Januari-Oktober 2019) yang mendapatkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan . Sedangkan sampel yang diperoleh berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan yakni 352 orang. Hasil penelitian menunjukkan terdapatada 2 unsur pelayanan yang mendapatkan mutu A (Sangat Baik) yakni berkaitan biaya/tarif dengan nilai indeks sebesar 90,84 skor senilai 3,634 dan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai indeks sebesar 88,99 skor senilai 3,560. Sementara tujuh unsur lainnyamemperoleh mutu B (baik) dengan urutan tertinggi yakni unsur kompetensi pelaksana dengan nilai indeks 85,95 skor nilai 3,438; unsur sarana dan prasarana dengan nilai indeks 84,52 skor nilai 3,381; unsur persyaratan yang mendapatkan nilai indeks sebesar 84,38 skor nilai 3,375; unsur perilaku pelaksana dengan nilai indeks 84,23 skor nilai 3,369; unsur waktu penyelesaian dengan nilai indeks 82,67 skor nilai 3,307; unsur produk spesifikasi jenis dengan nilai indeks sebesar 82,24 skor nilai 3,29; dan terakhir unsur sistem, mekanisme dan prosedur dengan nilai indeks 81,82 dengan skor nilai 3,273.
Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Wilayah Provinsi Maluku Utara Abdulhalil Ibrahim; Bakri La Suhu; Rifjal Tifandy; Marno Wance
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7851

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dewan PerwakilanDaerah (DPD) dalam pembentukan DOB Kabupaten Galeda-Loloda. Menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang proses pemekaran daerah serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian.Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen.Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa DPD Provinsi Maluku Utara memiliki peran yang aktif dalam mendorong pembentukan DOB Galela-Loloda. Peran aktif yang dilakukan oleh DPD Provinsi Maluku Utara yakni (1) pada tahap awal pembentukan Galela-Loloda, peran DPD Provinsi Maluku Utara yaitu menerima semua aspirasi masyarakat Galela-Loloda, aktif menindaklanjuti sesuai dengan desain besar rencana pembangunan daerah otonomi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, (2) Pada tahap proses uji kelayakan Daerah Otonom Baru (DOB) Galela-Loloda, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni melakukan kunjungan kerja untuk melihat (a) Batas-batas wilayah Galela-Loloda, (b) Syarat fisik kewilayahan, (c) Jumlah penduduknya, dan (d) Potensi Daerah, dan (3) Tahap proses pembahasan di tingkat DPD RI dan DPR RI khususnya Komisi II, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni bersama-sama dengan DPD RI, DPR RI yang berperan dalam membahasan undang-undang pemekaran bersama Pemerintah membahas DOB Galela-Loloda, menyampaikan semua hasil kajian yang telah dilakukan dan DPD RI Provinsi Maluku Utara menyatakan Galela-Loloda layak untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22 No 1 (2023) Vol 21 No 2 (2022) Vol 21 No 1 (2022) Vol 20 No 2 (2021) Vol 20 No 1 (2021) Vol 19 No 2 (2020) Vol 19 No 1 (2020) Vol 18 No 31 (2019) Vol 18 No 2 (2019) Vol 17 No 30 (2018) Vol 17 No 29 (2018) Vol 16 No 28 (2017) Vol 16 No 27 (2017) Vol 15 No 26 (2016) Vol 15 No 25 (2016) Vol 14 No 24 (2015) Vol 14 No 23 (2015) Vol 13 No 22 (2014) Vol 13 No 21 (2014) Vol 12 No 20 (2013) Vol 11 No 17 (2012) Vol 10 No 16 (2011) Vol 10 No 15 (2011) More Issue